Moegono Dalam Kenangan : Berjuang dan Melawan Melalui Tulisan

Oleh : Bambang Haryanto
Esai Epistoholica No. 91/Januari 2010
Email : epistopress (at) gmail.com
Home : Epistoholik Indonesia


“Moegono SH tidak jemu bicara lagi tentang pemberantasan korupsi.”

Itulah intro surat pembaca yang ditulis Bapak Soeroyo di harian ini, Senin, 17 Mei 2004. Beliau mengomentari surat pembaca Pak Moegono, juga di kolom yang sama (25/4/2004).

Walau ditulis hampir enam tahun lalu, isinya tetap relevan sampai saat ini. Utamanya terkait wacana pemberantasan mafia hukum yang kini digencarkan Presiden SBY. Dalam tulisan itu Pak Soeroyo secara tajam memberi garis bawah pernyataan Pak Moegono tentang mengapa pemberantasan korupsi berjalan kelot-kelot, lamban. Karena “penggusur KKN sekarang justru belepotan dengan KKN dan ini ada di mana-mana.”

Sungguh suatu rahmat, saya bisa memiliki catatan curah pendapat dari kedua beliau yang tersaji dalam kolom surat pembaca. Karena sebagai sesama kaum epistoholik, kaum pencandu penulisan surat-surat pembaca di media massa, saya pun bisa mengenal kedua beliau.

Ketika saya mendirikan komunitas Epistoholik Indonesia, Pak Moegono malah pernah berkunjung ke rumah saya di Wonogiri. Obrolan kita terkait upaya memanfaatkan kolom surat pembaca sebagai sarana menyebarkan budaya baca tulis, melek hukum, dan tentu saja wacana pemberantasan korupsi.

Kalau Pak Soeroyo semata menulis surat pembaca sehingga sukses meraih Anugerah Solopos Award 2005, Pak Moegono yang juga menjadi pengajar di Fakultas Hukum UNS itu banyak menulis artikel. Bahkan bersama pengacara Solo lainnya, M. Taufik, telah membukukan artikel-artikel yang mereka tulis dalam buku berjudul Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah.



Perampok Surat Kabar. Sebagai kolumnis beliau memiliki gang, berdiri 28 Desember 1989 yang beliau istilahkan sebagai kelompok perampok surat kabar. Kelompok ini bahkan sudah pula dikenal Prof. Daniel S. Lev, indonesianis dari Universitas Washington, Seattle, USA.

Seperti tertuang di surat pembaca Solopos (6/11/2003), ia tulis : “Di Solo ada satu organisasi tanpa bentuk namanya KPS. Secara konvensional, KPS singkatan dari Kelompok Pengamat Sosial, tetapi secara inkonvensional KPS itu singkatan dari Kelompok Perampok Surat Kabar.

Anggota KPS ini terdiri 9 dosen UNS yang inisialnya di antaranya 3J, 3S dan 3M. Bahwa kesembilan orang tersebut adalah orang-orang yang masih mempunyai sisa-sisa idealisme, kaya konsep dan mempunyai forecasting outlook. Intelektualitas dan kredibilitasnya tidak diragukan. Misi KPS sangat mulia, yaitu mengisi kemerdekaan dan ikut serta meningkatkan kecerdasan bangsa.

Bentuk konkretnya adalah menyampaikan gagasan alternatif lewat surat kabar. Jadi, surat kabar oleh sembilan orang tersebut dijadikan arena dari drama of the intellectual frictions. Sekaligus surat kabar dijadikan sumber devisa tersembunyi. Dengan menyampaikan gagasan alternatif/artikel lewat surat kabar, mereka jelas dapat duit. Inilah arti kedua dari KPS.”

Alasan beliau gencar menulis, termasuk menulis surat pembaca, seperti dalam surat yang beliau kirimkan kepada saya adalah keinginan mendobrak budaya feodalis yang beku. Tulisnya, “Saya jengkel dengan budaya yang sedang berkembang; yaitu: “father can do no wrong, father knows everything, what the master's voice dan the singer not the song.”

Kesannya kebenaran itu, tulis Pak Moegono, merupakan monopoli orang tua dan para penguasa saja. Lebih dari itu bapak menganggap tahu segala-galanya. Menurut falsafah kebenaran, orang muda dan tidak berjabatan juga punya kebenaran.

Maka saya ingin mendobraknya, dengan mengatakan bahwa kebenaran bukan monopoli orang tua dan para penguasa. Bertolak dari hal tersebut saya ingin menyampaikan gagasan alternatif lewat media cetak.

Paspor universal. Selain menulis, topik pemberantasan korupsi, juga demokratisasi, nampak juga menjadi obsesi beliau. Dalam surat pembacanya (Solopos, 16/2/1999) ia tulis bahwa budaya korupsi merajalela di negeri kita akibat faktor “balas dendam.”

Karena sejak anak-anak mengenal dunia pendidikan sekaligus pula mereka kita kenalkan dengan “budaya celurit.” Sewaktu masuk SD sudah “dicelurit”, masuk SMP “dicelurit”, masuk SMA “dicelurit”, masuk perguruan tinggi atau akademi “dicelurit” lagi. Ujian carik, bayan, lurah juga “dicelurit”. Mendapatkan pekerjaan “dicelurit” lagi.Pindah pekerjaan dari daerah kering ke daerah basah katanya juga “dicelurit” dan lain-lain.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah : Bagaimana mereka yang pernah “dicelurit” itu, apakah mereka tidak melakukan balas dendam ? Waktu masih menuntut ilmu sudah kehilangan sekian juta, dan waktu mendapat pekerjaan masih ada pengeluaran lagi. Maka logislah jika kemudian semuanya dikalkulasi untuk cari ulih-ulihan.

Keprihatinan Pak Moegono terhadap mengguritanya budaya suap, upeti dan pemerasan di atas ia ulang lagi pada tahun 2003. Dengan judul provokatif, “Budaya Celurit Makin Menggila” (Solopos, 10/11/2003), kali ini menembak dunia wakil rakyat.

Tulis beliau, bahwa untuk menjadi anggota legislatif kabarnya juga “dicelurit.” Untuk legislatif pusat Rp. 200 juta, provinsi Rp. 150 juta, dan kabupaten Rp. 100 juta. Jika itu yang terjadi maka kita tinggal menunggu bagaimana kiprah para anggota legislatif yang pernah “dicelurit” itu. Mereka pasti berpikir : pertama peras otak untuk balik modal, selanjutnya cari untung. Terakhir, baru mikir rakyat. Solusi radikal dari beliau untuk memberantas gurita korupsi, yang kini juga dianut di Cina, adalah : pidana mati untuk pelaku korupsi !

Pengacara kritis, kolumnis, pengajar dan seorang epistoholik itu, kini tidak bersama kita lagi. Pak Moegono telah dipanggil Sang Khalik, Kamis, 31 Desember 2009, dalam usia 74 tahun. Beliau beritirahat damai di TPU Pracimoloyo, Makam Haji, Kartosuro.

“Kejujuran itu paspor universal, sehingga harus dikibarkan sepanjang masa,” tutup beliau dalam surat yang mudah saya ingat. Sebagai penanda warga Epistoholik Indonesia, pada tahun 2004 surat-surat pembaca beliau telah saya pajang dalam blog Moegono, SH. Sebagai bukti keteladanan beliau selalu ada di dalam hati kami. Dan buah pikir beliau terus pula kami kibarkan yang dapat diakses dari seluruh penjuru dunia.


Sugeng tindak, Pak Moegono, untuk bersemayam sejahtera di sisi Tuhan Yang Maha Adil.


Wonogiri, 14 Januari 2010

Catatan : Tulisan ini dengan penyuntingan redaksi telah dimuat di harian Solopos, Kamis, 14 Januari 2010.

ee

Monster Hydra, Budaya Jawa dan Terorisme

Oleh : Bambang Haryanto
Esai Epistoholica No. 79/Agustus 2009
Email : humorliner (at) yahoo.com
Home : Epistoholik Indonesia




Harmoni orang Jawa. Noordin M Top diduga telah tamat riwayatnya. Yang mengagetkan, gembong aksi terorisme nomor wahid di Asia Tenggara itu tewas dalam serangan Densus 88 di Beji, Temanggung. Sebelumnya, aparat memburunya sampai Cilacap, tempat ia diduga memiliki istri ketiga.

Mengapa teroris asal Malaysia itu nampak nyaman bersembunyi dan sekaligus terus giat merancang aksi-aksi terornya dari Jateng?

Sebagai teroris yang licin, tampaknya Noordin tahu benar kelemahan budaya Jawa. Kita tahu, budaya Jawa itu memiliki pandangan ketat mengenai pentingnya harmoni, keselarasan. Perasaan yang terinternalisasi secara mendalam dalam jiwa orang Jawa adalah kepekaan untuk tidak dipermalukan di muka umum.

Perasaan demikian memupuk konformitas, pengendalian tingkah laku dan menjaga ketat harmoni sosial. Konflik yang terjadi diredam sekuat tenaga. Reaksi normal setiap orang Jawa dalam menanggapi konflik adalah penghindaran, wegah rame dan mediasi oleh pihak ketiga.

Sikap wegah rame tersebut, misalnya, mencuat pada kasus ketidakacuhan warga perumahan Jatiasih, Bekasi, terhadap pengontrak baru yang tak pernah bergaul dan berlaku tidak wajar. Ketika penggerebekan terjadi, mereka baru terkaget-kaget karena lingkungannya jadi sarang teroris. Sikap wegah rame itu pula disiratkan Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang Riatmodjo (saat) menyatakan teroris telah menjadikan Jateng sebagai persembunyian dan wilayah perekrutan teroris-teroris baru.

Payung perlindungan. Kasus di Cilacap di mana keluarga Bahrudin Latif menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dicurigai sebagai Noordin M Top, semoga membuka mata kita betapa taktik penyusupan kaum teroris telah merambah ke ranah yang tidak kita duga sebelumnya.

Ahli intelijen yang khusus mengkaji gerakan Jemaah Islamiyah (JI) Noor Huda Ismail seperti dikutip situs Jakarta Globe (31/7) mengatakan bahwa taktik licin itu dilakukan Noordin M Top di tempat lain sebagai sarana untuk melindungi dirinya. Apalagi taktik serupa diyakini tidak hanya dilakukan oleh Noordin semata.

Sebelum di Cilacap, Noordin menikahi Munfiatun di Surabaya tahun 2004. Munfiatun ditangkap tahun 2005, dihukum tiga tahun, dibebaskan tahun 2007. Sebelumnya, Noordin dipercayai memiliki istri pertama asal Rokan Hilir, Riau. Pada 2003, rumah ini digeberebeg, tetapi dia lolos.

Noordin memang teroris yang julig. Menurut Noor Huda Ismail, ia tahu bagaimana melakukan pendekatan terhadap komunitas yang dapat memberikan perlindungan padanya, utamanya dari komunitas yang mencita-citakan berdirinya negara Islam di Indonesia. Payung budaya perlindungan dalam jaringan Islam radikal itu ia perkokoh melalui jalinan kekerabatan yang diikat tali perkawinan.

Kesetiaan yang tinggi antarmereka akhirnya memudahkan gembongnya melakukan cuci otak dalam mengindoktrinasi anak-anak muda yang terisolasi tersebut untuk menjadi martir bersenjatakan bom bunuh diri.

Penetrasi jaringan teroris kini memasuki ranah yang oleh sebagian besar kebanyakan kita sebagai warga suku Jawa merasa tidak berhak ikut campur karena berada di ranah pribadi, ranah keluarga. Tetapi karena aksi terorisme itu berdampak luas, kini setiap warga negara harus menjadi bagian paling depan untuk ikut aktif memeranginya. Apalagi terorisme sering digambarkan seperti monster Hydra dalam mitologi Yunani. Monster itu memiliki sembilan kepala, bila satu kepala ditebas, akan muncul dua kepala baru menggantikannya.

Jika ternyata tewas, dikhawatirkan Noordin segera digantikan oleh wajah-wajah baru. Monster Hydra itu baru dapat dikalahkan oleh Hercules dengan mencabut akarnya. Perumpamaan itu menunjukkan bahwa aksi penumpasan teroris yang mengandalkan aksi-aksi pihak yang berwajib, tidak akan seratus persen efektif. Solusi idealnya adalah masyarakat harus bekerja sama membuat teroris menjadi “impoten”.


Sindrom jendela pecah. Yang ditakuti teroris bukan kematian, tetapi ketika mereka tidak mampu menyerang. Aksi pencegahan untuk melumpuhkan dan mempersempit ruang gerak teroris itu dapat terjadi bila ada kedekatan, terbinanya rasa percaya, antara warga dengan pihak berwajib, khususnya polisi. Kredo Kapolda Alex Bambang Riatmodjo ketika awal memangku jabatan bertajuk the policing with love, pemolisian dengan pendekatan cinta, kini semakin dinanti realisasinya.

Tanpa realisasi hal itu, apalagi bila pihak berwajib di mata masyarakat malah dicitrakan sebagai korup, berlaku tidak adil, apalagi suka menyakiti rasa keadilan masyarakat, maka rakyat pasti enggan berhubungan dengannya. Rakyat akan menjauh.

Akibatnya, semua gejala dini tindak kejahatan sampai hal-hal yang mencurigakan akan mereka diamkan, tidak dilaporkan kepada polisi. Sehingga, teroris dan penjahat pun akan leluasa meneruskan aksinya.

Gejala dini itu oleh kriminolog James Q Wilson dan George Kelling disebut sebagai sindrom broken windows (jendela pecah), untuk menerangkan asal muasal epidemi tindak kejahatan. Mereka berpendapat, kriminalitas merupakan akibat tak terelakkan dari ketidakteraturan.

Jika jendela sebuah rumah pecah namun dibiarkan saja, siapa pun yang lewat cenderung menyimpulkan pastilah di lingkungan itu tidak ada yang peduli atau bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Dalam waktu singkat, akan ada lagi jendelanya yang pecah, dan belakangan berkembang anarki yang menyebar ke sekitar tempat itu.

Menurutnya, di sebuah kota, awal yang remeh seperti corat-coret grafiti, ketidakteraturan dan pemalakan, semua setara dengan jendela pecah, ajakan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius lagi.

Awal yang remeh itu juga bisa terjadi dalam atmosfir budaya Jawa, justru ketika kita berusaha menjaga harmoni bertetangga. Harmoni itu pula yang mampu membuat kita terlena, menumpulkan sikap waspada, sehingga tidak tergelitik dalam mengendus ketidakwajaran. Mengambil contoh di Cilacap, jangan sampai kita tidak menyadari bahwa anak gadis tetangga adalah istri seorang teroris berbahaya.


[Artikel ini dimuat di Harian Solopos, Senin, 10 Agustus 2009 : Hal.4].




Wonogiri, 11/8/2009

ee

Warnet Wonogiri, Jurnalisme Warga dan Piramida Maslow

Oleh : Bambang Haryanto
Esai Epistoholica No. 62/September 2008
Email : humorliner (at) yahoo.com
Home : Epistoholik Indonesia


Hukum Metcalfe. Warung-warung telepon berguguran di Wonogiri. Satu per satu mereka menutup usahanya. Ada dua warnet yang kepemilikannya terkait dengan saudara saya ikut gulung tikar pula. Jaman memang telah berubah. Kepemilikan telepon seluler yang terus meluas di masyarakat membuat wartel-wartel itu menjadi tidak relevan. Hari-hari hidupnya tinggal menjadi sejarah.

Info lain : kepemilikan telepon seluler itu juga mengancam keuntungan jasa angkutan umum. Para supir bis jurusan Wonogiri-Solo, ketika saya tanyakan di Terminal Bis Tirtonandi, mengeluh terkait makin merosotnya pendapatan mereka. Kata para supir dan kondektur, kepemilikan HP membuat konsumen mudah membuat janji satu sama lain ketika mereka hendak bepergian. Lalu mereka pun pergi bersama, menaiki sepeda motor. Paduan HP dan sepeda motor akhirnya menggerogoti pemasukan para pebisnis angkutan umum dewasa ini.

Informasi baru, yang bagi saya terasa mengejutkan, adalah kabar mengenai akan tutupnya sebuah warung Internet di Wonogiri. Setelah Lebaran, warnet SoloNet ini, akan cabut dari Wonogiri. Padahal warnet ini favorit saya. karena berada dalam satu arah rute rutin saya ke Perpustakaan Umum Wonogiri. Diri saya juga memiliki kenalan dengan beberapa pendiri SoloNet di Solo itu. Bahkan sejak sekitar delapan tahun yang lalu. Warnet ini termasuk pionir jasa akses Internet di Solo, di mana bidang usaha perusahaan induknya kini semakin beragam dan berkembang.

Kok SoloNet memutuskan untuk menutup usaha warnetnya di Wonogiri ? Ini dampak dari persaingan usaha. Memang, akhir-akhir ini ketika Speedy/Telkom gencar melakukan ekspansi di Wonogiri maka muncul warnet-warnet baru. Dari kacamata saya sebagai seorang blogger, perkembangan tersebut saya anggap sangat positif bagi Wonogiri.

Saya mudah ingat isi Hukum Metcalfe, bahwa semakin banyak node dalam sesuatu jaringan maka akan semakin bernilailah jaringan bersangkutan. Satu orang memiliki pesawat telepon, maka pesawat itu tidak ada manfaatnya. Ketika dua orang memilikinya, telepon itu baru bisa berguna. Semakin banyak orang memiliki telepon, membuat semakin banyak orang bisa saling berhubungan, sehingga semakin bernilai jaringan yang terbentuk olehnya.

Nalar saya, semakin banyak warnet akan mendorong meningkatnya pula para penggunanya. Kemudian dengan semakin banyaknya warga Wonogiri yang melek Internet dan semakin intensif mereka memanfaatkan Internet, hal itu merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Gaplek ini.

Walau kadang agak jengkel ketika mengakses di Warnet SoloNet di tengah berisiknya pengguna seumuran SMP yang memutar lagu-lagu dari Linkin’ Park, saya harus iri terhadap mereka. Ah, kalau saja waktu bisa diputar balik sehingga ketika saya duduk di bangku SMP, tahun 1967-1969, saya sudah bisa mengenal Internet saat itu !

Nalar atau harapan saya itu mungkin saat ini perlu dikoreksi. Warnet SoloNet tutup karena persaingan, akibat peningkatan massa pengguna Internet di Wonogiri memang tidak secepat untuk mampu mengimbangi berdirinya warnat-warnet baru di Wonogiri.

Roti konsumen warnet itu masih tipis di Wonogiri. Ketika mereka memilih warnet baru yang mungkin lebih dekat dengan rumahnya, maka ada penurunan konsumen di warnet tempat sebelumnya mengakses. Kalau dugaan ini benar, barangkali ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan warnet-warnet itu di Wonogiri ?


Jurnalisme warga. Untuk sementara ini, mari kita loncat ke topik lain. Tetapi masih ada kaitannya dengan soal akses informasi. Ketika mengumumkan perubahan ukuran korannya, harian Solopos membuka rubrik baru. Iklan yang mereka geber untuk rubrik itu sejak Agustus 2008 memakai label citizen journalism. Jurnalisme warga.

“Dari publik untuk publik” dan “Di ruang publik Andalah wartawannya,” begitulah isi iklannya yang terpajang di bagian kiri atas halaman pertama. Kolom itu akhirnya terpajang di sana, namanya Ruang Publik. Di ruang ini pembaca dapat mengirimkan foto dan berita kejadian di sekitar pembaca melalui SMS/MMS, email atau datang sendiri ke kantor redaksi.

Beberapa bulan lalu, pimpinan teras koran ini pernah bersikukuh bahwa Solopos selama ini telah melaksanakan misi yang mengemban asas-asas jurnalisme warga. Bahkan ia sebut sebagai yang terbaik. Yaitu kolom “Kriing Solopos,” di mana pembaca dapat mengirimkan pelbagai opini, informasi, permintaan bantuan sampai berita kehilangan melalui jasa layanan singkat (SMS). Kaplingnya lumayan leluasa, bahkan menggusur kapling yang semula dialokasikan untuk kolom surat pembaca.

Isi kolom Ruang Publik itu akhirnya hampir sulit dibedakan dengan isi dalam kolom surat pembaca dan kolom SMS itu. Tetapi antara kolom ini, kolom surat pembaca dan kolom yang menampung info pembaca melalui SMS, ada kesamaan : seringkali data nomor telepon seluler pengirim tidak dicantumkan penuh.

Dalam pandangan saya, kebijakan seperti ini membawa dampak terkendalanya diskusi, dialog dan percakapan antarwarga dan antarpembaca itu sendiri. Kolom yang memiliki nama baru dan letak baru itu, tetapi sebenarnya tidak memberi makna baru walau punya label jurnalisme warga sekali pun.


Piramida Maslow. Latar belakang krisis yang melanda warnet-warnet di Wonogiri itu, hemat saya, memiliki kesamaan dengan eksekusi kolom Ruang Publik di koran Solopos ini. Karena keduanya baru memberikan layanan paling dasar dari piramida kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh psikolog Abraham Maslow.

Piramida Maslow telah merinci kebutuhan manusia dari yang mendasar, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, disusul kebutuhan akan rasa aman dan diperlakukan setara dalam masyarakat, kemudian kebutuhan untuk dicintai-mencintai dan diterima sebagai warga, kebutuhan untuk dihargai, hingga kebutuhan yang paling puncak, yaitu aktualisasi diri.

Piramida Maslow dari dunia nyata itu lalu diejawantahkan oleh Amy Jo Kim untuk diterapkan dalam komunitas di dunia maya. Merujuk isi bukunya yang berjudul Community Building on the Web (2000), maka dapat disebut bahwa warnet-warnet di Wonogiri itu, juga warnet pada umumnya di Indonesia selama ini, kebanyakan hanya baru menyediakan akses Internet semata kepada konsumennya.

Dalam pandangan Amy Jo Kim, layanan semacam ini baru merupakan pencukupan bagi kebutuhan paling mendasar dari manusia a la Maslow tadi. Yaitu pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu makan-minum, kebutuhan paling primitif dari manusia agar dirinya mampu bertahan hidup.

Warnet-warnet itu, sepanjang pengamatan saya, tidak memperdulikan siapa yang datang. Tidak ada keinginan untuk mengenali satu per satu diri konsumen mereka. Memang ada yang mencoba melakukan pendaftaran anggota, tetapi banyak yang tidak efektif. Selain hanya untuk menetapkan diskon tertentu bagi anggota tersebut, tetapi pengelola warnet kehilangan visi dan kreativitas untuk mengolah data diri anggota-anggota itu agar menjadi embrio sebuah komunitas.

Cita-cita ini mungkin muluk. Karena sebagian pemilik sampai operator warnet itu kebanyakan orang-orang techie, orang-orang piranti keras yang lebih suka mengurusi kabel dan router, maka kiranya tak mudah diharapkan mereka juga mampu luwes untuk mengelola konsumen yang manusia. Semua itu, akhirnya memang kembali ke visi semula : ketika warnet hadir hanya untuk mencari uang lewat jasa akses tentu akan membuat hal-hal di luar itu dianggap tidak penting bagi mereka.

Konsumen yang tidak dirangkul untuk memiliki keterikatan emosional dengan warnet tertentu akan mudah lari bila menemukan layanan warnet lain yang lebih murah atau lebih cepat aksesnya. Warnet SoloNet, yang induk perusahaannya, menurut saya, sebenarnya diawaki oleh orang-orang pintar, akhirnya harus angkat kaki dari Wonogiri.


Dunia jungkir balik. Koran Solopos mungkin dapat belajar dari nasib warnet SoloNet di Wonogiri ini. Paling tidak untuk masa depan pengelolaan kolom baru yang ia sebut sebagai perwujudan mashab jurnalisme warga itu. Pemenuhan kebutuhan pembaca yang dasar saja, dengan menyediakan kolom untuk warga menulis unek-uneknya, tetapi sekaligus mengisolasikan mereka masing-masing, bukan pilihan yang bijaksana.

Tetapi, usul-usil saya, hubungkanlah mereka satu sama lain. Fasilitasi mereka untuk bisa saling bicara satu sama lain – termasuk untuk ngerumpi, membicarakan koran Solopos Anda pula. Jaman telah berubah. Jurnalisme tradisional kini balik jungkir. "We are the traditional journalism model turned upside down," kata Mary Lou Fulton, penerbit Northwest Voice di Bakersfield, California, AS, seperti dikutip Mark Glazer dalam situs Online Journalism Review (17/11/2004).

“Alih-alih kita menjadi penjaga pintu gerbang dan mendoktrin pembaca mengenai apa-apa yang penting bagi mereka, kita justru membuka gerbang dan mempersilakan mereka masuk. Kami menjadi koran komunitas yang lebih baik ketika ribuan pembaca tampil sebagai mata dan telinga untuk koran kami, ketimbang ketika semuanya harus disaring melalui kacamata segelinitir orang, para wartawan dan redaktur kami,” tegas Mary Lou Fulton.

Tentu saja pengejawantahan jurnalisme warga dengan hanya memanfaatkan media atom, koran atau kertas semata, tidak pula maksimal hasilnya. Induk perusahaan yang menaungi koran Solopos mungkin harus meniru “revolusi” di BBC, ketika semua media yang ada, radio, televisi dan Internet, harus terintegrasi. Richard Sambrook, boss BBC, adalah pula pengajur fanatik mashab jurnalisme warga. “ Sambrook feels that inviting readers to contribute content through various platforms has definitely made the BBC a better organization,” simpul John Burke dalam EditorWeblog.org (31/5/2007).

Jadi koran Solopos, Radio Solopos FM dan situs web mereka, juga sebaiknya terintegrasi. Sehingga bukan lagi sebagai kapal-kapal yang saling terpencar di mana masing-masing dikuasai oleh bos-bos yang berbeda-beda.

Dengan orientasi baru demi mewujudkan jurnalisme warga secara paripurna, akan membawa para jurnalis melayani publik dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Caranya, seperti tutup Mark Glazer, dengan membantu jurnalis “ become less a community gatekeeper on high in an ivory tower and more of a community enabler and virtual talk show host, with time enough for everyone's voice to be heard.”

Dramawan Amerika Serikat, Arthur Miller, pernah bilang bahwa surat kabar yang baik, menurut pendapatnya, merupakan bangsa yang berbicara kepada dirinya sendiri. Jurnalisme warga, dengan ditopang media-media baru, jelas membuka untuk itu pula. Agar sesama warga bisa saling berbicara, juga sebagai sebuah bangsa.



Wonogiri, 27/9-22/10/2008